Tasikmalaya, KabarSakti.com – Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR), yang menaungi berbagai Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, awak media, serta para tokoh masyarakat setempat, secara tegas menyoroti aspek profesionalisme dan kinerja administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan audiensi yang digelar pada Rabu 20 Mei 2026 di Aula Kantor Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pertemuan tersebut, Asep Bahtiar selaku perwakilan AMKAR mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait pelayanan administrasi yang dijalankan lembaga legislatif. Menurutnya, AMKAR telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, namun hingga saat ini tidak terdapat tanggapan resmi maupun bukti administrasi yang mencerminkan kepatuhan lembaga tersebut.

“Seharusnya, ketika ada surat masuk dari masyarakat, sekurang-kurangnya ada balasan tertulis atau tanda terima registrasi surat masuk. Hal dasar ini justru tidak kami temukan, padahal badan yang mengelola profesionalisme seharusnya menjadi teladan,” tegas Asep usai rapat.

Ia pun menilai hal ini akan menimbulkan preseden buruk bagi hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Menurutnya, kehadiran surat dari masyarakat adalah bentuk perhatian dan penyampaian aspirasi yang justru seharusnya dibanggakan dan dijadikan acuan perbaikan kinerja ke depan, bukan diabaikan begitu saja.

Selain menyoroti buruknya kinerja administrasi, rapat koordinasi ini juga membahas kesiapan langkah lanjutan terkait janji audiensi yang disampaikan pihak Komisi 4 DPRD melalui pesan singkat, yang dijadwalkan pada tanggal 22 atau 25 Mei mendatang. Melalui pertemuan tersebut, AMKAR berencana menuntut kejelasan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait sejumlah program strategis yang sudah lama menjadi wacana namun tak kunjung terealisasi.

Poin utama yang akan ditanyakan menyangkut status pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekolah Rakyat, hingga rencana pendirian perguruan tinggi di wilayah tersebut, sejumlah program yang sudah digembor-gemborkan sejak beberapa tahun silam namun statusnya masih tak jelas.

Suara kekecewaan juga datang dari peserta rakor lainnya, Iwan. Ia menyampaikan pandangan keras bahwa selama ini masyarakat Karangnunggal kerap hanya dijadikan objek politik semata. Menurutnya, berbagai janji manis dan rencana pembangunan yang disampaikan para pemangku kepentingan seolah menganggap warga tidak paham kondisi sebenarnya.

“Rencana dan wacana itu mulai dari RSUD, perguruan tinggi, sampai Sekolah Rakyat, sampai sekarang tidak jelas statusnya seperti apa. Apakah semua itu hanya dijadikan alasan semata demi perjalanan dinas dan habiskan anggaran, tanpa ada hasil nyata bagi kami?” tandas Iwan dengan nada kesal, mewakili aspirasi warga Karangnunggal.

Gerakan ini menegaskan bahwa masyarakat mulai bangkit mengawasi dan menuntut akuntabilitas, memastikan bahwa setiap kebijakan dan janji politik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (Abucek)