Tasikmalaya, kabarsakti.com – Kasus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemdes dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga berbagai masalah bermunculan di lingkup pemerintahan Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Bermula dari adanya aksi audiensi warga masyarakat Linggaraja ke kantor desa Linggaraja beberapa waktu yang lalu. Karena tidak ada tanggapan atau tindakan dari pihak pemerintah terkait atas usulan dan permohonan warga, pada akhirnya warga melaporkan kasus tersebut ke Polres Kab. Tasikmalaya.

Kasus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemdes Linggaraja yang kini sedang di tangani oleh pihak Polres Kab. Tasikmalaya, juga di laporkan ke inspektorat Kab. Tasikmalaya.

BACA : Program RST di Kabupaten Tasikmalaya Menuai Masalah, Harus diPeriksa BPK

Rumor yang berkembang saat ini sudah ada pengembalian uang sebesar Rp 49.000.000, dari pihak Pemdes Linggaraja ke Kas Desa.

Pihak Inspektorat Pembantu Wilayah l (Irban 1), H. Omay Rusmana, ketika di konfirmasi membenarkan akan hal tersebut, “Memang sudah ada pengembalian uang sebesar Rp 49.000.000, dari pihak Pemdes Linggaraja ke Kas Desa”. Ucap H. Omay.

Disinggung masalah Konsekuensi hukum pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana, Omay Rusmana mengatakan bahwa itu bukan ranah Irban 1, tugas kami membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Ujarnya.

BACA  : Halal Bihalal Ala Pimred Media Kabar Sakti

Menurut Ketua BP2 Tipikor, Agustinus Petrus Gultom, saat di konfirmasi tentang, Adakah relevansi atau hubungan antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan melalui WhatsApp nya. (Kamis, 23/5/24).

Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) serta penjelasannya. Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut. Jawabnya.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”. Lanjut Ketua BP2 Tippikor.

Lebih lanjut lagi Ketua BP2 Tipikor mengatakan bahwa, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” Ucapnya.

“Dalam praktek, lanjut Agustinus, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. ‘Kalau menurut saya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya saya Korupsi, lalu mengembalikan hasil korupsi sebelum orang lain tahu. Itu kan tetap tindak pidana,’ jelasnya.”

(Randika)