Tasikmalaya, KabarSakti.com – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekolah Rakyat (SR), serta Perguruan Tinggi yang telah lama digembar-gemborkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan titik lokasi di Kecamatan Karangnunggal, kini justru menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi lantaran pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pejabat dinilai tidak sinkron, saling bertolak belakang, dan jauh dari kepastian.

Kondisi ini pun dinilai menciptakan preseden buruk di mata masyarakat, khususnya warga Karangnunggal yang merasa telah dibuai janji manis namun hingga kini belum melihat hasil nyata. Fakta tersebut terungkap jelas dalam kegiatan audiensi yang digelar Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR) bersama Komisi IV DPRD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 22 Mei 2026.

Salah satu temuan krusial yang disorot adalah belum adanya kejelasan dokumen perencanaan. Berdasarkan pengecekan, hingga saat ini Komisi IV DPRD mengaku tidak mengetahui dan tidak memiliki dokumen review Kelayakan atau Feasibility Study (FS), maupun dokumen perencanaan teknis lainnya yang seharusnya menjadi dasar pembangunan. Ketiadaan dokumen penting ini dinilai menunjukkan ketidaksesuaian prosedur administrasi pemerintahan, bahkan disinyalir mengandung kelemahan atau cacat hukum.

Perwakilan AMKAR, Asep Bahtiar, dengan tegas menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. Menurutnya, sejak tahun 2019 wilayah Karangnunggal seolah hanya dijadikan objek perburuan perjalanan dinas semata yang menyerap anggaran, sementara realisasi pembangunan yang dijanjikan hanyalah omong kosong belaka.

“Sejak tahun 2019, persoalan RSUD ini masih saja jadi isu dan belum ada tanda-tanda kejelasan realisasi. Kami merasa hanya dibohongi, anggaran habis untuk kunjungan, tapi hasilnya nol besar,” tegas Asep.

Senada dengan itu, perwakilan lain AMKAR, Oong Yayan, menilai bahwa rencana pembangunan besar tersebut seakan hanya dijadikan ajang pencitraan para pejabat daerah, sekadar meraup keuntungan politik maupun materi dari wacana proyek yang tidak nyata. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap pejabat memberikan pernyataan yang berbeda-beda dan saling bertentangan.

“Kami tidak akan diam sampai di sini. Audiensi ini hanyalah awal dari perjuangan kami untuk mengawal dan menuntut bukti nyata atas setiap pernyataan pejabat dan dinas terkait. Kami peringatkan, gelombang besar akan terjadi jika nanti wacana ini kembali jadi angin lalu saja. Jangan sampai semangat perjuangan AMKAR ini justru disalahartikan atau dicap sebagai makar, karena kami hanya menuntut hak kami sebagai warga,” tandas Oong dengan nada serius.

Menanggapi desakan keras dari masyarakat, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Komisi IV pun berencana menanyakan kejelasan lebih lanjut langsung kepada pihak eksekutif, khususnya Bupati Tasikmalaya dan dinas-dinas terkait, karena selama ini mereka pun mengaku tidak ada koordinasi terkait polemik ini.

“Kami sudah berharap dan menekankan kepada pihak Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Dinas Sosial untuk segera melaporkan aspirasi rekan-rekan AMKAR ini kepada Bupati melalui kepala dinas masing-masing. Tujuannya agar masalah ini segera terang benderang, ada kepastian, dan warga Karangnunggal tidak lagi berharap-harap cemas atau berasumsi negatif,” jelas Asep Saepuloh menutup pertemuan.

Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR)