Bandung, KabarSakti.com – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, memperkuat pemahaman dan sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli melalui Sosialisasi Regulasi Kebijakan Provinsi Jawa Barat TA 2026.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung, Kamis 10 September 2026, melibatkan Forkopimda, Pemda, DPRD Provinsi Jabar, TNI, Polri, akademisi, dunia pendidikan, dunia usaha. Acara dipimpin Brigjen TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol., mewakili Dirjen Potensi Pertahanan.
Dalam amanat Dirjen Potensi Pertahanan ditegaskan, pembangunan kesadaran Bela Negara adalah investasi strategis bangsa. Bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan harus menjadi karakter, budaya, dan semangat kolektif menjaga NKRI.
Tantangan kini tidak lagi berbentuk senjata semata: persaingan geopolitik, ancaman siber, terorisme, radikalisme, penyalahgunaan ruang digital, krisis pangan-energi, hingga perubahan iklim. Ancaman tak kasat mata dapat melemahkan persatuan, mengikis Pancasila, dan mengganggu stabilitas nasional.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah dasar hukum UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Perpres No. 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Permenhan No. 8 Tahun 2022 (diubah Permenhan No. 41 Tahun 2025) Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Permenhan No. 14 Tahun 2022 (diubah Permenhan No. 36 Tahun 2025) Pembinaan Tenaga Ahli
Regulasi ini menjadi pedoman terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sumber daya manusia nasional termasuk akademisi, profesional, dan komunitas di Jawa Barat merupakan kekuatan strategis yang dapat didayagunakan untuk pertahanan dan ketahanan nasional. Sinergi pusat-daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat sangat krusial mengoptimalkan potensi tersebut.
Materi Narasumber, Dr. S. R. M. Indah Permata Sari, S.T., M.M. Kebijakan, regulasi Bela Negara, dan arah pembinaan Tenaga Ahli., Letkol Inf Drs. Agung Subekti, Peran kewilayahan dalam mendukung kesadaran Bela Negara., Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., Peran Pemda membangun kesadaran kebangsaan dan sinergi lintas sektor., Letkol Arm Muhamad Tatang, S.Sos., M.M., Implementasi Pembinaan Tenaga Ahli dan pentingnya kolaborasi lintas pihak
Bela Negara pada akhirnya bukan formalitas, melainkan diwujudkan lewat cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan membela negara sesuai kapasitas masing-masing. Setiap warga punya peran.
Kegiatan diharapkan melahirkan rekomendasi, komitmen, dan sinergi yang makin kuat demi Indonesia yang berdaulat, aman, maju, dan berdaya saing. (Abucek)
