Tasikmalaya, KabarSakti.com – Forkopimcam Karangnunggal mengadakan rapat koordinasi terkait regulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aula ex UPTD Pendidikan Kawasan Perkantoran Kecamatan Karangnunggal, pada Rabu, 5 November 2025.

Mengawali rakor, Camat Karangnunggal, Suherman, menyampaikan bahwa prioritas pembangunan mencakup penyelesaian masjid besar, perbaikan jalan yang membutuhkan perhatian khusus, dan perbaikan drainase. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton.

Pembangunan Gray Koperasi Desa Merah Putih dan Program MBG merupakan bagian dari program strategis nasional. Bupati Tasikmalaya menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam penggunaan tenaga kerja dan bahan baku. Sasaran program ini mencakup peserta didik PAUD, SD, hingga SLTA, serta non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu hamil (B3).

Suherman juga mencatat bahwa pengawas di wilayah (Camat, Kapolsek, Danramil) telah melakukan monitoring acak ke dapur MBG. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh pihak dapur untuk menghindari risiko sebelum distribusi masakan.

“Dapur harus memenuhi semua persyaratan operasional, termasuk kebersihan dan sanitasi,” jelas Suherman, dihadapan hadirin dan Kabar Sakti. Camat berharap semua pihak dapat menciptakan iklim kondusif untuk masyarakat Karangnunggal.

Pembangunan Gray Koperasi Merah Putih dibiayai oleh negara, sementara desa menyiapkan lahan. Meskipun simpan pinjam diperbolehkan, Camat mengingatkan bahwa hal itu bukan skala prioritas. Dengan adanya jaminan operasional dari dana desa sebesar 30%, segala hal harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Camat mengajak seluruh masyarakat Karangnunggal untuk menjaga kondusivitas dan aktif berpartisipasi dalam kesuksesan program strategis pemerintah. Dia juga mengundang masyarakat untuk menyampaikan masalah yang ada.

Sementara itu, Danramil 1215/Krn, Lettu Inf Ade Muflihun, menyampaikan bahwa pihak Dapur MBG harus mengikuti juklak dan juknis BGN, serta melibatkan potensi masyarakat dan TNI-Polri dalam monitoring pembangunan Gray Koperasi Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Karangnunggal, AKP Jaja Hidayat, sebagai salah satu koordinator pengawas wilayah termasuk dari Puskesmas, menegaskan bahwa, “Kami Forkopimcam telah melaksanakan monitoring untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kami mendorong agar semua program strategis pemerintah pusat berjalan sesuai rencana dan harapan, sehingga dapat mencapai sasaran yang layak dikonsumsi.”

“Hal penting lainnya adalah, dapur yang menyalurkan MBG kepada penerima manfaat sebaiknya berasal dari wilayah terdekat. Kami juga membuka peluang bagi setiap potensi warga untuk berpartisipasi dalam mendukung program MBG melalui pemasokan bahan baku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolsek mengimbau kepada para Kepala Desa untuk menginventarisir segala keluhan masyarakat secara tertulis dan menyampaikannya kepada kami. Diharapkan, terjalinnya komunikasi ini dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Pendamping Desa, Helen, menegaskan bahwa semua elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Koperasi Merah Putih sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. “Pendamping desa hadir untuk menyaksikan jaminan yang dilakukan oleh pemerintah desa,” tuturnya.

Helen juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi sejak awal program KDMP. Ia meyakini akan ada pelatihan setelah rekrutmen, dan regulasi telah mengatur semua aspek administrasi, teknik, dan non-teknis.

Pendamping KDMP, Ikamawati, menambahkan bahwa masih banyak yang belum memiliki lokasi untuk pembangunan Gray. Kekhawatiran muncul ketika uang jaminan 30% dari dana desa tidak dapat direalisasikan untuk infrastruktur jika KDMP tidak berjalan sesuai harapan.

Mewakili pihak SPPG, Kepala Dapur 505-4 menjelaskan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi.

Menanggapi mengenai rasa penyajian, Kepala Dapur menjelaskan bahwa dalam menentukan menu dan pengolahan masakan, setiap dapur dilengkapi dengan ahli gizi. Oleh karena itu, semua makanan sudah disiapkan sesuai takaran yang tepat. “Ini adalah makanan bergizi gratis, bukan sekadar makanan enak gratis,” ujarnya.

Salah satu Kepala Sekolah, Bambang, menyampaikan keluhan terkait seringnya keterlambatan pendistribusian makanan yang diterima oleh para siswa/i pada hari Jum’at.

“Mohon menjadi perhatian dan solusi ke depannya mengenai seringnya terjadi keterlambatan pendistribusian di hari Jum’at, karena jam pulang siswa/i lebih awal untuk menunaikan sholat Jum’at,” tegas Bambang.

Salah satu perwakilan pihak mitra BGN menyatakan bahwa kami terbuka kepada masyarakat sekitar untuk memasok potensi bahan baku lokal. Kami akan mempertimbangkan pasokan tersebut sejauh kualitas dan harganya memenuhi regulasi yang ada. Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan penyeimbang harga di pasar.

Sesi diskusi berlangsung menarik, dengan banyak pertanyaan dari hadirin, termasuk kepala desa dan kepala sekolah, yang mengharapkan maksimalisasi potensi pertanian dan peternakan serta mendesak Forkopimcam terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Diharapkan dengan diadakannya Rakor (Rapat Koordinasi) terkait regulasi KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan MBG (Makan Bergizi Gratis), yang digelar Forkopimcam Karangnunggal ini dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara instansi terkait dalam implementasi program MBG. Rakor ini juga diharapkan dapat memperjelas regulasi dan kebijakan yang terkait dengan program MBG, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut.

Nampak hadir dalam acara rakor tersebut, Camat, Kapolsek, Danramil, APDESI, Para Kepala Desa, Para Kepala Sekolah, BPD, Pendamping Desa, Pendamping KDMP, SPPG, dan tamu undangan lainnya. (Abucek)