Karawang, KabarSakti.com – Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Albertus Magnus Suharyadi, S.I.P., M.S.I., mewakili Pangdam III/Slw bersama Kapolda Jabar dan Asintel Kejati Jabar mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme. Kegiatan ini digelar di Area Ruang Aspirasi Kawasan International Industry City (KIIC), Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.

Dengan mengusung jargon “Premanisme Diberantas, Jabar Naik Kelas”, apel kesiapsiagaan ini dihadiri oleh berbagai unsur pejabat di Jawa Barat, antara lain Kabinda, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Asops dan Aster Kasdam III/Slw, Sekda Jabar, Dir Intelkam Polda Jabar, Bupati Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan Kapolres Karawang. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh personel Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1 Karawang, Polres Karawang, Satpol PP Karawang, Kepala OPD Kabupaten Karawang, serta anggota Saber Pungli.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa Indonesia telah mengalami pergeseran dari era pertanian ke era industri, yang juga mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi. “Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang kini menjadi kawasan industri. Oleh karena itu, masyarakat harus siap beradaptasi dengan ekosistem industri. Dalam dunia industri, logika dan keahlian lebih diutamakan dibandingkan kekuatan fisik,” ujar Gubernur pada Kamis, 27 Maret 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya menciptakan rasa aman bagi para investor dan pelaku industri. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan investasi. Jika situasi tidak kondusif, perusahaan berpotensi hengkang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka pengangguran.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan premanisme, Pemprov Jabar berkomitmen untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Gubernur turut menyoroti persoalan pembebasan lahan yang kerap terganggu oleh praktik percaloan tanah serta pemaksaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap perusahaan. Dalam hal ini, Pemprov Jabar bersama Polda, Kodam, dan instansi terkait berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan iklim investasi. ‘Ke depan, kita akan membangun pola baru dengan memprioritaskan masyarakat sekitar kawasan industri untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kami juga akan membuka program pendidikan D-4 kelas manajerial guna mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri,” pungkasnya.

Melalui Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan premanisme di Jawa Barat dapat berjalan efektif. Dengan demikian, iklim investasi dan keamanan di kawasan industri akan semakin kondusif. (Abucek)

Sumber Pendam III/Siliwangi